Pemukiman Kumuh di Kota Besar Jakarta

Jakarta, sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan urbanisasi yang pesat, yang salah satunya adalah pertumbuhan pemukiman kumuh. Pemukiman ini seringkali ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, infrastruktur yang minim, sanitasi yang buruk, dan akses terbatas terhadap fasilitas dasar. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup penghuninya tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial-ekonomi dan lingkungan yang kompleks, serta menghambat upaya pembangunan kota yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya mengatasi permasalahan pemukiman kumuh melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk kebijakan tata ruang. Kebijakan tata ruang dirancang untuk mengatur penggunaan lahan, merencanakan pengembangan wilayah, dan mengarahkan investasi infrastruktur, dengan harapan dapat menata kembali kawasan kumuh atau mencegah terbentuknya pemukiman baru. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini di lapangan, khususnya di wilayah-wilayah kritis seperti Jakarta Utara yang memiliki karakteristik pesisir dan kepadatan penduduk yang unik, masih menjadi pertanyaan krusial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan dampak kebijakan tata ruang dalam penanganan permasalahan pemukiman kumuh di Jakarta Utara. Dengan menganalisis implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk penataan pemukiman kumuh di Jakarta.