Evaluasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC). Implementasi JKN di era desentralisasi membawa tantangan tersendiri terkait koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai, serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan. Meskipun JKN bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan.

Beberapa studi menunjukkan adanya disparitas akses pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi isu krusial, terutama terkait dengan waktu tunggu pelayanan, ketersediaan obat-obatan, dan kompetensi tenaga kesehatan. Fenomena antrean panjang, penolakan pasien, dan keluhan terhadap kualitas pelayanan masih sering terjadi, mengindikasikan adanya masalah dalam implementasi JKN.

Gap penelitian muncul karena evaluasi komprehensif mengenai dampak JKN terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di era desentralisasi, masih terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek finansial atau kepuasan pasien secara parsial. Belum banyak studi yang secara mendalam menganalisis bagaimana kebijakan JKN berinteraksi dengan konteks desentralisasi, serta bagaimana dampaknya terhadap pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan melakukan evaluasi komprehensif terhadap implementasi JKN di era desentralisasi, dengan fokus pada akses dan kualitas pelayanan kesehatan.