Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal

Sektor pertanian di Indonesia masih didominasi oleh pekerja informal. Mereka rentan terhadap berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pendapatan yang tidak stabil. Perlindungan hukum bagi pekerja informal sektor pertanian menjadi isu krusial mengingat kontribusi signifikan mereka terhadap ketahanan pangan nasional. Namun, implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pekerja, khususnya bagi pekerja informal, masih menghadapi banyak tantangan.

Fenomena ini diperparah dengan kurangnya pemahaman pekerja informal mengenai hak-hak mereka. Regulasi yang ada seringkali tidak menjangkau karakteristik pekerjaan informal yang fleksibel dan tidak terstruktur. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan rendahnya kesadaran pengusaha menjadi faktor penghambat perlindungan hukum yang efektif. Akibatnya, banyak pekerja informal sektor pertanian yang bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan tanpa jaminan sosial yang memadai.

Gap ilmiah terletak pada belum optimalnya penelitian yang secara komprehensif menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja informal sektor pertanian dari perspektif keadilan sosial. Penelitian yang ada cenderung parsial dan fokus pada aspek tertentu saja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam implementasi peraturan perundang-undangan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja informal sektor pertanian berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial.