Tanggung Jawab Hukum E-commerce

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan masif sektor e-commerce di Indonesia, menjadikannya tulang punggung ekonomi digital. Platform e-commerce kini bukan hanya sekadar pasar digital, melainkan juga ekosistem kompleks yang mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan jutaan data pribadi pengguna setiap harinya. Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh e-commerce berbanding lurus dengan peningkatan risiko terhadap privasi data pengguna, mulai dari kebocoran data, penyalahgunaan informasi, hingga serangan siber yang merugikan individu secara finansial maupun non-finansial. Fenomena ini semakin diperparah dengan adopsi teknologi Revolusi Industri 4.0 seperti kecerdasan buatan dan big data analytics yang memungkinkan personalisasi ekstrem, namun juga potensi eksploitasi data yang lebih canggih.Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah, serta yang terbaru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi dan penegakan tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap data pribadi pengguna masih menghadapi tantangan. Terdapat gap antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, terutama dalam mengidentifikasi secara jelas sejauh mana tanggung jawab platform sebagai pengendali data atau prosesor data, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran data. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna dan juga bagi platform itu sendiri.Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap data pribadi pengguna menjadi sangat krusial di era Revolusi Industri 4.0. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendorong praktik bisnis e-commerce yang lebih bertanggung jawab dan etis. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk memperkuat ekosistem perlindungan data pribadi di Indonesia.